JUKNIS DANA BOS 2017 UNTUK SD SMP SMA DAN SMK

Posted by PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN on Sabtu, 25 Februari 2017

Saat ini kita sudah masuk tahun anggaran 2017 dan sudah memasuki tahap penyaluran / Pencairan Dana BOS Triwulan 1 tahun 2017 jika mengacu pada PMK Nomor 187/PMK.07/2016 yang diterbikan pada tanggal 2 Desember 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK. 07/2016 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa  


Dalam Pasal 76 (1) PMK Nomor 187/PMK.07/2016  tersebut disebutkan bahwa bahwa Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu: a. triwulan I paling cepat bulan Januari; b. triwulan II paling cepat bulan April; c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober. 

Selengkapnya silahkan Unduh PMK No 187/PMK/07/2016 (Klik Disini)


JUKNIS DANA BOS 2017 UNTUK SD SMP SMA DAN SMK


Lalu bagaimana dengan Juknis atau Petunjuk Teknis BOS 2017?  


Juknis Dana BOS 2017  Sesuai SE Mendagri No. 910/106/SJ Terkait Dana BOS SD dan SMP

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Unduh dokumen, klik di sini.

Juknis Dana BOS 2017 sesuai  SE Mendagri No. 903/1043/SJ Terkait Dana BOS SMA / SMK

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1043/SJ tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang Diselenggarakan Pemerintah Provinsi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Unduh dokumen, klik di sini.



Juknis Dana BOS 2017 sesuai Permendikbud

Berikut ini JUKNIS BOS 2017 untuk SD SMP SMA dan SMK sesuai Permendikbud Nomor (No) 8 Tahun 2017.  

Berikut link Download JUKNIS BOS SD SMP SMA dan SMK.2017 sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2017

Link Download JUKNIS BOS SD SMP 2017 sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2017 (Klik Disini)

Link Download  JUKNIS BOS SMA 2017 sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2017(Klik Disini)

Link Download  JUKNIS BOS SMK 2017 sesuai Permendikbud No 8 Tahun 2017 (Klik Disini)

Link Alternatif Download Permenduikbud no 8 Tahun 2017 Juknis BOS 2017 (Klik Disini)


Download Permenduikbud no 26 Tahun 2017 Revisi Juknis BOS 2017 (Klik Disini)


Demikian Uptodate info  JUKNIS BOS SD SMP SMA dan SMK 2017 semoga bermanfaat. 


BACA JUGA !

PERBEDAAN JUKNIS BOS 2017 dan 2016 (KLIK DISINI)
JUKNIS LOMBA INOVASI PEMBELAJARAN (INOBEL) SD SMP SMA SMK TAHUN 2017 (KLIK DISINI)
JUKNIS LOMBA GURU OLIMPIADE GURU NASIONAL (OGN) SD SMP SMA SMK TAHUN 2017 (KLIKDISINI)
JUKNIS LOMBA GURU BERPRESTASI  SMP SMA SMK TAHUN 2017 (KLIK DISINI)
JUKNIS LOMBA FL2SN OSN O2SN SD TAHUN 2017 (KLIK DISINI)
JUKNIS LOMBA FL2SN OSN O2SN OLSN LPSN SMP TAHUN 2017 (KLIK DISINI)
JUKNIS LOMBA FL2SN OSN O2SN LDBI FIKSI NSDC SMA TAHUN 2017 (KLIK DISINI)


Info Sebelumnya
PERMENDIKBUD NO 16 TAHUN 2016
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perubahan Juknis BOS Tahun 2016 UntuK SD SMP SMA dan SMK.

Berdasarkan Pasal 1 Permendikbud No 16 Tahun 2016 dinyatakan bahwa  Mengubah  Lampiran  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan  Dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Dana Bantuan  Operasional  Sekolah  (Berita  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2015  Nomor  2103)  menjadi  sebagaimana tercantum  dalam  Lampiran  yang  merupakan  bagian  yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini


Salah satu perubahan Juknis BOS Tahun 2016 Untuk SD SMP SMA dan SMK berdasarkan Permendikbud No 16 Tahun 2016 adalah terkait batas maksimum  penggunaan  dana  BOS  untuk  membayar honor  bulanan  guru/tenaga  kependidikan  honorer  di  sekolah  swasta yang semula maksimal hanya 30% diubah menjadi maksimal  50% (lima puluh persen) dari total dana BOS yang diterima. Untu perubahan lainnnya silahkan Anda download Permendikbud Nomor 16 Tahun 2016


DOWNLOAD PERMENDIKBUD NO 16 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN JUKNIS BOS TAHUN 2016 UNTUK SD SMP SMA DAN SMK (Klik disini)



Berikut ini Permendikbud No 80 Tahun 2015


Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016
Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah


Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Permendikbud Nomor  80 Tahun 2015 terdiri dari

Lampiran 1 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 untuk SD dan SMP
Lampiran 2 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 untuk SMA
Lampiran 3 Petunjuk Teknis atau Juknis BOS 2016 untuk SMK

Menurut Pasal 3 Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016 dinyatakan bahwa: a)  program  BOS  SD  dan  SMP  bertujuan  untuk  meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu, serta berperan dalam  mempercepat  pencapaian  Standar  Pelayanan Minimal (SPM) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang  belum  memenuhi  SPM,  dan  pencapaian  Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan-satuan pendidikan yang sudah memenuhi SPM; dan  b)  program BOS SMA dan SMK bertujuan untuk mewujudkan layanan  pendidikan  menengah  yang  terjangkau  dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat                                                    

Menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Atau Permendikbud Nomor  80  Tahun 2015  Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah dinyatakan bahwa Secara khusus program BOS SD dan SMP bertujuan untuk: a.  membebaskan  pungutan  bagi  seluruh  peserta  didik SD/SDLB  negeri  dan  SMP/SMPLB/SD-SMP  Satap/SMPT negeri terhadap biaya operasi satuan pendidikan; b)  membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh  pungutan  dalam  bentuk  apapun,  baik  di  satuan pendidikan negeri maupun swasta; dan c.  meringankan  beban  biaya  operasi  satuan  pendidikan  bagi peserta didik di satuan pendidikan swasta.

Menurut Pasal 3 Permendikbud Nomor 80 Tahun 2015  Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2016 dinyatakan bahwa Secara khusus program BOS SMA dan SMK bertujuan untuk: a)  membantu biaya operasional sekolah non-personalia;  b;  meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK); c:  mengurangi angka putus sekolah;  d)  mewujudkan  keberpihakan  pemerintah  bagi  siswa  miskin SMA  dengan  membebaskan  dan/atau  membantu  tagihan biaya  sekolah  dan  biaya  lainnya  di  sekolah,  khususnya bagi siswa miskin; e)  memberikan  kesempatan  yang  setara  bagi  siswa  miskin SMA  untuk  mendapatkan  layanan  pendidikan  yang terjangkau dan bermutu; dan f)  meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. 


BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.


Sasaran Penerima DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016 adalah Semua sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB/SMPT/Satap/SLB,baik negeri maupun swasta yang sudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen).  Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional.

Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016
Dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya:
Tingkat SD  :         Rp     800.000,-/siswa/tahun;
Tingkat SMP         :         Rp     1.000.000,-/siswa/tahun;
Untuk sekolah di daerah khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, akan mendapat alokasi sebanyak 60 siswa

Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016

Pengecualian Kebijakan Sekolah Kecil
1.    Sekolah swasta dengan iuran mahal; atau
2.    Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau
3.    Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar karena tidak berkembang; atau
4.    Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk memperoleh kebijakan khusus BOS; atau
5.    Sekolah swasta yang tidak bersedia menerima kebijakan alokasi minimal.

 
Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016 (2)
Kewajiban Bagi Sekolah Kecil Penerima Alokasi Minimal
1.    Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima secara tertulis kepada orang tua siswa dan di papan pengumuman;
2.    Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
3.    Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua siswa.

Mekanisme Kebijakan Sekolah Kecil dalam JUKNIS BOS 2016
1.    Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang sesuai kriteria/syarat;
2.    Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim BOS Provinsi;
3.    Tim BOS Provinsi menetapkan alokasi sekolah kecil berdasarkan rekomendasi tersebut. Tim BOS Provinsi juga berhak menolak rekomendasi bila tidak sesuai kriteria yang telah ditentukan.
Jadwal Pengambilan Data Untuk Penetapan Jumlah siswa penerima dana BOS 2016
1)   Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1  Desember tahun sebelumnya;
2)   Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Maret;
3)   Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal  1 Juni;
4)   Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 21 September.

Tahapan BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016


Waktu Penyaluran DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016
1.    Tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember;
2.    Bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami hambatan atau perlu biaya yang mahal, penyaluran dilakukan tiap 6 bulan (periode semesteran), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.

Penyaluran dari RKUN Ke RKUD DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016
1.    Triwulan 1 dan Semester 1, paling lambat pada minggu ketiga di bulan Januari;
2.    Triwulan 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan April;
3.    Triwulan 3 dan Semester 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Juli;
4.    Triwulan 4, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada awal bulan Oktober.
Penyaluran Dana Ke Rekening Sekolah: BUD harus menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja setelah dana diterima di RKUD.

Ketentuan Pengambilan DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016
1.     Dana BOS harus diterima utuh oleh sekolah;
2.     Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, dan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku;
3.     Dana BOS tidak harus habis dipergunakan pada periode berjalan, tapi digunakan sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKAS


Ketentuan Lainya bagi Sekolah Penerim DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016
1.    Semua negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
2.    Sekolah swasta yang memungut iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
3.    Sekolah dapat menerima sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu;
4.    Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah agar mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel;
5.    Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

Penggunaan Dana BOS 2016 berdasrkan JUKNIS BOS 2016
1. Pengembangan Perpustakaan
a)   Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang digunakan sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli kekurangan agar tercukupi rasio satu siswa satu buku.  Buku teks yang dibeli adalah yang telah dinilai dan ditetapkan HET-nya oleh Kemdikbud;
b)   Membeli buku pengayaan dan referensi untuk memenuhi SPM;
c)   Langganan koran, majalah/publikasi berkala yang terkait pendidikan (offline/online);
d)   Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;
e)   Peningkatan kompetensi pustakawan;
f)     Pengembangan database perpustakaan;
g)   Pemeliharaan perabot perpustakaan;
h)   Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;
i)     Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah

2. Kegiatan PPDB
a)   Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB;
b)   Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:
c)   Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
d)   Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data.  Yang dapat dibayarkan untuk kegiatan ini adalah:
Bahan habis pakai (ATK);
Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di sekolah;
Honor operator Dapodikdasmen. 
Kebijakan pembayaran honor untuk petugas pendataan di sekolah adalah sebagai berikut:
1)   Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga administrasi yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya tambahan untuk pembayaran honor bulanan
2)   Apabila tidak ada tenaga administrasi yang berkompeten, sekolah dapat menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan honor rutin bulanan);
3)   Standar honor operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja;
e)   Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan

3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a)   Membeli alat peraga IPA yang diperlukan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;
b)   Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;
c)   Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP;
d)   Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan budi pekerti;
e)   Pembelajaran remedial dan pengayaan;
f)    Pemantapan persiapan ujian;
g)   Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja;
h)   Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
i)     Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
j)     Biaya lomba yang tidak dibiayai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi);
k)   Honor mengajar tambahan di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.

4. Ulangan dan Ujian
a)   Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah;
b)   Komponen yang dapat dibayarkan adalah:
c)   Fotocopy/penggandaan soal;
d)   Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;
e)   Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak dibiayai Pemerintah/Pemda.

5. Pembelian Bahan Habis Pakai
a)   Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris;
b)   Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk);
c)   Minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
d)   Pengadaan suku cadang alat kantor;
e)   Alat-alat kebersihan dan alat listrik.

6. Langganan Daya dan Jasa
a)   Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi baru bila ada jaringan);
b)   Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem (termasuk pasang baru bila ada jaringan).  Batas maksimal pembelian paket/voucher mobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah


c)   Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di daerah tertentu jika di sekolah tidak ada jaringan listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya

7. Perawatan/Rehab dan Sanitasi
a)   Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
b)   Perbaikan mebeler;
c)   Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik;
d)   Perbaikan saluran pembuangan dan saluran air hujan;
e)   Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

8. Pembayaran Honor Bulanan
a)   Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM);
b)   Tenaga administrasi;
c)   Pegawai perpustakaan;
d)   Penjaga Sekolah;
e)   Petugas satpam;
f)     Petugas kebersihan;
g)   Batas maksimum pembayar honor bulanan sekolah negeri adalah 15%.
h)   Pengangkatan tenaga honor baru harus dapat pertimbangan dan persetujuan kab/kota


9. Pengembangan Profesi G/TK

a)   Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS.  Sekolah yang mendapat hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya boleh menggunakan dana BOS untuk transport kegiatan bila tidak disediakan;
b)   Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya pendaftaran dan akomodasi apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan);
c)   Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang dapat dibayarkan adalah fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;
d)   Dana BOS tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan yang sama yang telah dibiayai oleh pemerintah/pemda.

10. Membantu Siswa Miskin
a)   Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan bantuan sejenis dari sumber lainnya, misalnya PIP.
b)   Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesulitan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.

11. Pengelolaan Sekolah
a)   Penggandaan laporan dan surat-menyurat;
b)   Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
c)   Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos;
d)   Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
e)   Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.

12. Pembelian dan Perawatan Komputer
a)   Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station.  Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan SMP 7 unit/tahun;
b)   Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun;
c)   Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta;
d)   Membeli/memperbaiki proyektor.  Jumlah maksimum yang dapat dibeli adalah 1 unit/ tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta;
e)   Ketentuan pembelian:
f)    Harus dibeli di toko resmi;
g)   Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku;
h)   Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.


13. Biaya Lainnya
a)   Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah;
b)   Mesin ketik;
c)   Peralatan UKS dan obat-obatan;
d)   Pembelian meja dan kursi peserta didik/ guru, jika yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang;
e)   Penanggulangan dampak darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.
f)    Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan digunakan untuk keperluan sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan).

Larangan Penggunaan DANA BOS 2016 berdasarkan JUKNIS BOS 2016sama dengan tahun sebelumnya hanya ditambahkan penegasan larangan membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.











= Baca Juga =



Blog, Updated at: 15.18.00

47 komentar:

  1. Ok, Trimks atas informasinya. Mestinya ada sanksi bagi daerah yang terlambat dalam mencairkan dana BOS

    BalasHapus
  2. Bunga bank akibat adanya dana bos di rekening atau giro sekolah menjadi milik sekolah. Kalau dananya macet di Kas Umum Daerah, bunganya milik siapa? Mestinya di Juknis ditegaskan karena banyak daerah yg lambat dalam pencairan BOS

    BalasHapus
  3. I think this blog is one of the best blogs . Through this blog gained a lot of new information about the educational issues that developed in Indonesia . This information really interesting and trustworthy . We are always waiting for the latest info other . We thank the admin who has posted the latest news

    BalasHapus
  4. Pak, terima kasih atas informasinya. Posting bapak sangat menarik dan sesuai dengan profesi kami sebaga guru. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih

    BalasHapus
  5. The article is very interesting and useful . Thank you

    BalasHapus
  6. Terimka kasih, gan, Posting agan sangat bermanfaat khusus untuk para guru dan siswa serta bagi institusi sekolah. Selamat dan sukses selalu.

    BalasHapus
  7. Jadi kang, Juknis BOS SMA SMK hampir sama dengan Juknis BOS SD dan SMP. Ok, terima kasih atas infonya

    BalasHapus
  8. Jadi kang, Juknis BOS SMA SMK hampir sama dengan Juknis BOS SD dan SMP. Ok, terima kasih atas infonya

    BalasHapus
  9. Berdasakan JUKNIS BOS SMK tahun 2016, pada tahun 2016 pemerintah mengeluarkan kebijakan BOS bagi SMK dengan satuan biaya per siswa Rp 1.400.000,00 per tahun. Mulai tahun 2016 penyaluran dana BOS SMK dilakukan dengan mekanisme transfer ke provinsi yang selanjutnya ditransfer ke rekening satuan pendidikan secara langsung dalam bentuk hibah.

    BalasHapus
  10. Berdasakan JUKNIS BOS SMA tahun 2016, sasaran program BOS SMA adalah semua SMA baik Negeri maupun Swasta di seluruh Indonesiayangsudah terdata dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen). Besaran bantuan per sekolah diperhitungkan dari jumlah siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang valid dan satuan biaya BOS SMA sebesar Rp. 1.400.000/siswa/tahun.

    BalasHapus
  11. Ok makasih, Infonya sangat membantu dan bermafaat

    BalasHapus
  12. Ok makasih, Infonya sangat membantu dan bermafaat

    BalasHapus
  13. Terima kaasih atas informasinya

    BalasHapus
  14. Terima kasih infonya sangat membantu dan bermanfaat

    BalasHapus
  15. Dana bos sebaiknya ditiadakan saja, karena dananya membantu yayasan. Yang kaya tambah kaya. Seharusnya yayasan sebagai pemilik sekolah , memungut uang sekolah , uang pembangunan tetapi dananya masuk brangkas yayasan saja. Karena semuanya sampai alat tulis dan guru honor , kertas dan ngecat gedung di biaya pemerintah. Bahkan adanya dana bos juga menjadi peluang guru dan ka.sekolah untuk korup. Seharusnya dana bos di berikan ke siswa bukan utk yayasan. Yayasan kan sdh tergolong kelas pengusaha. Kalau memang pemerintah ingin membantu masyarakat utk bisa mendapatkan pendidikan bantuan di berikan ke siswa saja. Buku sdh ada dari dana bos ttp sekokah swasta dan negeri ttp jual buku hingga ratusan bahkan jutaan rupiah per semester. Dan jika buku rusak atau hilang, siswa di wajibkan menggantinya dgn membayar uang fotocopi hal ini bisa dimanfaatkan pihak sekolah bahwa dana bos digunakan untuk mengganti buku yg rusak. Boleh di cek kesekokab mana pun , kalau buku rusak atau hilang, siswalah yg diwajibkan menggantinya . Ada kasus lain lagi, seperti mengadakan les tambahan di sekolah dgn dana bos , tetapi lagi lagi lesnya tdk efektif krn sang guru yg mengajar les sdh tdk maksimal mengajar les tambahan karena sdh lelah seharian mengajar .guru pun tdk begitu semangat mengajar les krn tambahan honor mengajar les juga minim. Brp dana bos yg hrs menjadi beban negara padahal dananya utk membantu yayasan melengkapi peralatan sekolah dan merehab gedung .

    BalasHapus
    Balasan
    1. laporin ajja, apa nama sekolahnya

      Hapus
  16. Tidak semua guru paham tentang BOS...trims postingannya sangat bermanfaat

    BalasHapus
  17. semoga semuanya terbagikan dengan merata

    BalasHapus
  18. TERIMA KASIH INFORMASI TTG JUKNIS BOS 2016. SAYA TELAH MENDOWNLOADNYA DI BLOG BAPAK.

    BalasHapus
  19. Terima kasih gan atas informasinya

    BalasHapus
  20. Balasan
    1. Dalam satu folder yang Anda download terdapat Juknis BOS SD, SMP, SMA dan SMK. Silahkan download

      Hapus
    2. Di zip ada 3 file...1 permen, 2 juknis sd smp, 3 juknis sma. Udah saya cek berulang yg smk gak ada yaa. Makasih.

      Hapus
  21. Banyak sekolah didaerah kami tetap ada pungli,terimakasih sekarang sy paham soal dana alokasi

    BalasHapus
  22. Semoga pencairannya tepat waktu, gak kaya tahun kemarin

    BalasHapus
  23. Semoga taun ini tidak telat and tidak banyak periban tentang juknis

    BalasHapus
  24. link nya mati kak, mohon di update.

    BalasHapus
    Balasan
    1. Guna Alternatif Link yang lain, karena distu tersedia 3 LINK ALTERNATIF berikut penjelasannya

      Hapus
  25. Untuk JUKNIS SMK coba Download LINK 3

    BalasHapus
  26. Saya orang tua murid, yg baru saja memindahkan anaknya dari sekolah negeri di balikpapan utara, ke sekolah negwri balikpapan timur. Masih satu kota sebenarnya. Waktu itu saya membayar uang masuk atau katanya uang partisipasi sebesar 650 ribu rupiah. Dan uang sumbangan untuk pembangunan masjid secara sukarela. kemudian saya memindahkan anak sulung saya yg sekolah di sd negeri sidoarjo ke sekolah yang sama, yaitu di balikpapan timur, dan saya membayar 750 ribu beserta sumbangan sukarela untuk mesjid. Yg ingin saya tanyakan, apakah memang untuk pindah sekolah aja harus bayar? Adakah yg bisa membantu saya untuk menjelaskan masalah ini?

    BalasHapus
    Balasan
    1. tidak bayar, tapi biasanya ada sumbngan untuk sekolah bersifat sosial, dan harusnya tidak ada minimalisasinya

      Hapus
  27. Yang jd pertnyaan saya apaabila suatu sekolah mewajibkan anak didiknya membeli buku disekolah tersebut apa ini sudah melanggar hukum..
    Sementara dana bos sudah begitu bsar apa tdak cukup jga untuk membeli buku tersebut..
    Mohon ditanggapi

    BalasHapus
    Balasan
    1. tidak cukupp ... ada aturannya hanya 20 persen maksimal pertahun

      Hapus
  28. Malama Bapak/ Ibu tolong bantu saya Format RKAS Perubahan 2016 untuk tingkat SD.Terimakasih ata kerjasamanya.

    BalasHapus
  29. mohon maaf. saya siswa SmK INGIN MENGETAHUI menegnai pembagian dana alokasi yang sebenarnya. namun link untuk SMK TIDAK bisa di download pak. mohon penjelasannya. trimakasih

    BalasHapus
  30. dana bos untuk operasional sekolah jadi sebaiknya dibantu berdasarkan lembaga yang ada dengan pertimbangan Lembaga yang Besar, Menengah/Sedang dan yang Kecil. bukan berdasarkan jumlah siswa, dan Sekolah masih dibolehkan menarik sumbangan SPP dari siswa.kalau sekarang dgn dan Bos terjadi libralisasi pendidikan, yang besar tamba mewah yang kecil bisa tutup(tidak beroperasional), yang dikejar bukan qualitas siswa tetapi kwantitas, seberapa ada siswa daftar diterima, terbukti ada nilai siswa yang paling renda ada pada sekolah yg unggulan, sebagian besar masyarakat dan anak didik indonesia masih cendrung ikut-ikutan yang ramai-rame, suka2 dan bermega-mega padahal seharusnya sekolah itu adalah sebuah perjuangan dan perlombaan, ya harus susah.

    BalasHapus
  31. saya kadang geli ketika pemerintah berencana menuntaskan wajib belajar 12 Tahun.....dengan mengandalkan lembaga pendidikan formal tanpa melibatkan lembaga pendidikan non formal....?
    sampai kapan bisa terealisasi.....?
    karna dengan tidak sadar atau hanya dipandang sebelah mata..?
    dengan kenyataan jutaan warga belajar yang mengikuti Program Paket A, B dan C.........................mohon dicermati
    terima kasih

    Kepala Pkbm Walisongo Maruyung Lampung Tengah


    MUHAMMAD TAQYUDDIN

    BalasHapus
  32. Dari Januari sampai sekarang dana Bos beLum cair di SMK.. kira2 kenapa ya Pak..? Mohon infonya..

    BalasHapus
  33. semenjak dana bos diambil alih dari pusat ke provinsi,dana lambat tidak tepat waktu,biaya operasional tidak lancar karna sekolah kami swasta hanya mengandalkan dana BOS....

    BalasHapus
  34. Minta petunjuknya pak, sekolah kami Login ke laporan onlinenya sejak awal maret tapi gak masuk bahasa yang muncul " Akun Tidak Ditemukan/Mengalami kesulitan " Mohon solusinya pak..!

    BalasHapus
  35. Mohon Solusinya pak sekolah kami mengalami kesulitan sejak awal Maret untuk login ke Bos Online ketika Login yang keluar Akun tidak ditemukan mohon solusinya pak

    BalasHapus
  36. Kalau dana bos cair di bulan april untuk triwulan satu.cara pelaporannya bagaimana ya? Bulan april kan untuk triwulan ke dua.mohon solusinya pak

    BalasHapus
  37. Juknis, terbarunya Kenapa Honor Operator Tidak dicantumkan, Why ... ..., Jangan Sampai Sekolah tidak mendapatkan Dana BOS !!!

    BalasHapus
  38. Umpan Pancing Essen
    http://umpanpancingessen.com

    BalasHapus

Search Artikel

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Statistik Blog

Pengikut

CB